B+Wajah Orde Baru di Perpres Penertiban Kawasan Hutan

• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan menuai banyak  sorotan. Berbagai organisasi masyarakat sipil menilai, regulasi anyar ini kental Orde Baru karena membuka lebar ruang keterlibatan militer.
• Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional,  khawatir,  perpres ini justru  untuk menggusur pemukiman, kebun dan ladang masyarakat  di dalam kawasan hutan. Apalagi, banyak proyek pemerintah yang haus lahan, mulai dari proyek strategis nasional (PSN), dan  wacana hutan cadangan untuk pangan dan energi.
• Muhammad Isnur, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mendesak,  perpres tidak memicu penggusuran terhadap masyarakat adat atau komunitas lokal yang telah lama tinggal di kawasan hutan.
• Dimas Bagus Arya, Koordinator KontraS menyebut, kebijakan ini  mengandung corak militerisme yang kuat. Regulasi ini rawan membuka ‘kotak pandora’ pasca-reformasi, karena menempatkan kembali TNI dalam posisi strategis kebijakan publik. 

Pasca berencana membuka hutan untuk pangan dan energi, serta menegaskan bahwa kelapa sawit bukanlah penyebab utama deforestasi, kini presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perpres yang dibuat pada 25 Januari 2025 lalu ini menjadi sorotan berbagai pihak.