Sulawesi telah melampaui batas ekologis sejak 2024, ditandai oleh tekanan berat terhadap hutan, air, udara, lahan, dan kondisi ...
Sulawesi telah melampaui batas ekologis sejak 2024, ditandai oleh tekanan ...
Multiusaha Kehutanan (MUK) perlu dibarengi pembenahan tata kelola PBPH, bukan ...
UU Kehutanan 1999 dinilai tak lagi cukup ditambal dan perlu ...
Pemerintah membentuk badan baru untuk mengelola gambut dan mangrove. Greenpeace ...
Tak satu pun dari 20 provinsi pesisir mencapai keselarasan berkualitas ...
Mikroplastik mencemari Laut Banggai hingga laut dalam, dengan konsentrasi yang ...
Perdagangan kelelawar di Indonesia berlangsung terbuka dan ilegal selama bertahun-tahun. ...
Terumbu karang memiliki batas kemampuan dalam mengejar kenaikan permukaan laut, ...
Tanggung jawab menjaga lingkungan harus dibagi secara adil, bukan hanya ...
Pembangunan tidak boleh mengorbankan alam dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus ...
El Niño memperparah kekeringan, sementara krisis iklim dan perubahan bentang ...
Kebakaran Bromo bukan hanya bencana alam, tetapi juga berkaitan dengan ...
Ekspansi tambang dan industri nikel membuat Sulawesi melampaui batas ekologis, dengan kerusakan lingkungan yang semakin besar.
MUK perlu disertai pembenahan tata kelola PBPH agar diversifikasi usaha tidak memperparah kerusakan hutan dan konflik dengan masyarakat.
Dari 20 provinsi pesisir Indonesia, tidak satu pun berhasil mencapai kategori "keselarasan berkualitas tinggi" antara kinerja ekonomi laut dan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Laut Banggai mengalami pencemaran mikroplastik yang tinggi hingga laut dalam