- Target PLTS 100 GWp pada 2029 membutuhkan penyelarasan RUPTL, target kinerja ESDM, dan rencana proyek PLN.
- Indonesia perlu meningkatkan kapasitas PLTS lebih dari 60 kali lipat dalam tiga tahun, dari sekitar 1,5 GWp.
- Kebutuhan investasi US$73 miliar menuntut kepastian proyek, transparansi pengadaan, dan keterlibatan investor swasta.
Ambisi Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) pada 2029 membutuhkan penyelarasan rencana ketenagalistrikan nasional. Tanpa target yang konsisten, daftar proyek yang jelas, dan jadwal pengadaan yang transparan, upaya menarik investasi hingga US$73 miliar berisiko menghadapi ketidakpastian.
Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menyoroti perbedaan target pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan kontrak kinerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT PLN (Persero).
Dalam studi bertajuk Indonesia’s Electricity Planning Framework Needs a Single, Transparent Benchmark, IEEFA menilai Indonesia membutuhkan satu acuan transparan untuk mengukur kemajuan pembangunan infrastruktur listrik.
Energy Finance Specialist IEEFA untuk Indonesia, Randi Bachtiar, mencontohkan perbedaan penilaian terhadap pembangunan jaringan transmisi pada 2025. PLN melaporkan penambahan jaringan sepanjang 2.317 kilometer sirkuit (kms). Angka tersebut baru mencapai 26 persen dari target 8.756 kms dalam RUPTL 2025–2034. Namun, jika dibandingkan dengan target 2.070 kms dalam kontrak kinerja ESDM, realisasinya mencapai 112 persen.
Perbedaan serupa terlihat dalam investasi ketenagalistrikan. RUPTL memproyeksikan investasi sebesar US$14,3 miliar atau sekitar Rp244,7 triliun, sedangkan laporan kinerja ESDM mencatat target US$3,1 miliar. PLN melaporkan realisasi investasi US$4,63 miliar, setara 149 persen dari target ESDM, tetapi baru 32 persen dari proyeksi RUPTL.
Menurut Randi, perbedaan acuan tersebut menghasilkan penilaian yang bertolak belakang terhadap kemajuan pembangunan. Karena itu, pemerintah perlu menyelaraskan target RUPTL, target kinerja tahunan, dan daftar proyek PLN.
Salah satu usulan IEEFA adalah membangun scorecard implementasi RUPTL yang dapat diakses publik. Sistem tersebut dapat memuat target resmi, status pengadaan, jadwal operasi komersial, dan perubahan jadwal proyek. Dengan demikian, masyarakat dan investor dapat memantau perkembangan proyek berdasarkan indikator yang sama.
Kapasitas PLTS Harus Melonjak 60 Kali Lipat
Penyelarasan perencanaan semakin mendesak karena target PLTS 100 GWp pada 2029 jauh melampaui skala pengembangan yang tercantum dalam RUPTL 2025–2034.
RUPTL tersebut menargetkan penambahan pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 42,6 GW dan kapasitas penyimpanan energi (storage) sebesar 10,3 GW. Sementara itu, kapasitas PLTS terpasang Indonesia pada awal 2026 disebut baru sekitar 1,5 GWp.
Dengan kondisi tersebut, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas PLTS lebih dari 60 kali lipat dalam tiga tahun untuk mencapai target 100 GWp.
Randi mengatakan pencapaian target itu membutuhkan perubahan signifikan dalam perencanaan pembangkitan, jaringan transmisi, penyimpanan energi, pengadaan, pembiayaan, serta integrasi PLTS terdistribusi dan PLTS atap.
Kesenjangan juga terlihat dalam rencana pengembangan PLTS atap. RUPTL 2025–2034 hanya mengalokasikan kapasitas sebesar 3 GW, sedangkan target nasional PLTS 100 GWp membutuhkan skala pengembangan yang jauh lebih besar.
Investasi US$73 Miliar dalam Tiga Tahun
Selain tantangan perencanaan, pendanaan menjadi persoalan utama. IEEFA memperkirakan program PLTS 100 GWp membutuhkan investasi hingga US$73 miliar dalam tiga tahun, atau rata-rata sekitar US$24 miliar per tahun.
Kebutuhan tersebut sekitar 15 kali lipat dari realisasi investasi pembangkit listrik sepanjang 2025. Karena itu, Indonesia perlu memobilisasi modal dalam jumlah besar dari investor swasta dan lembaga pembiayaan, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah.
Menurut Randi, kepastian daftar proyek dan jadwal pengadaan diperlukan agar pengembang serta pemberi pinjaman dapat menyiapkan anggaran, investasi, dan pembiayaan sejak awal.
Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat dukungan melalui mekanisme tarif, akses terhadap lahan milik negara, dan pembiayaan lunak. Kebijakan tersebut dapat meningkatkan kelayakan proyek untuk memperoleh pembiayaan atau bankability.
Bagi IEEFA, keberhasilan mencapai target PLTS 100 GWp tidak hanya ditentukan oleh besarnya ambisi pemerintah. Konsistensi perencanaan, transparansi pelaksanaan, kepastian pengadaan, dan kemampuan memobilisasi investasi akan menentukan apakah target tersebut dapat diterjemahkan menjadi proyek nyata.
