- Penundaan bea keluar batu bara bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut keberanian negara memastikan kekayaan alam memberi manfaat yang lebih besar bagi rakyat.
- Di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan transisi energi, bea keluar batu bara berpotensi menjadi instrumen penting untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus mendorong ekonomi yang lebih berkelanjutan.
- Tanpa kebijakan yang tegas dan pengawasan yang kuat, keuntungan batu bara akan terus terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara negara dan masyarakat menanggung biaya sosial, lingkungan, dan ekonomi yang jauh lebih besar.
Dalam kondisi fiskal saat ini, di mana APBN berpotensi mengalami tekanan hingga mendekati batas defisit 3% dari produk domestik bruto (PDB), negara perlu mengambil langkah nyata untuk memperkuat penerimaan. Bea keluar batu bara adalah instrumen yang sah, rasional, dan mendesak untuk ditata lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat melalui penerimaan negara.
Transisi Bersih, sebuah think tank independen di bidang ekonomi dan lingkungan hidup yang berbasis di Indonesia, menilai bahwa bea keluar batu bara bukan sekadar isu fiskal, melainkan juga soal keadilan. Berdasarkan hal tersebut, Transisi Bersih mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengimplementasikan kebijakan bea keluar batu bara sesuai rencana, dengan tarif awal antara 5%–11%, tanpa penundaan lebih lanjut.
Sudah Berlangganan? Masuk Di Sini
- ✓ Dengan berlangganan kamu mendukung independensi media lokal
- ✓ Akses seluruh berita eksklusif di situs ini
- ✓ Berita kredibel tanpa intervensi
- ✓ Baca nyaman dengan lebih sedikit iklan
Kami menerima metode pembayaran