HUTAN di Pulau Masela, Maluku Barat Daya bukan sekadar deretan pohon. Pada akar, batang, dan daun, masyarakat menyimpan pengetahuan berlapis generasi tentang cara bertahan hidup. Saat fasilitas kesehatan jarak tempuhnya berjam-jam lewat laut, masyarakat lebih memilih menjemput obat di kebun atau hutan.
Fakta bahwa akses ke fasilitas kesehatan resmi di pulau seperti ini bisa memakan waktu berjam-jam bahkan terhenti saat itensitas hujan sedang tinggi nya menegaskan bahwa apa yang dimiliki masyarakat lewat hutan adalah solusi praktis dan non-negotiable.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kader posyandu dan warga, lebih dari 78% rumah tangga di Masela masih menggunakan ramuan herbal sebagai terapi pertama ketika sakit ringan hingga menengah, sebelum mencari bantuan medis formal.
Kondisi layanan medis di Tiakur, kota terdekat, memperkuat realita ini. Hanya ada satu RSUD kelas D yang menanggung beban luas Maluku Barat Daya, dengan kelangkaan dokter spesialis yang serius berbasis informasi hingga September 2021, beberapa dokter meninggalkan kontrak mereka karena keterbatasan fasilitas dan tantangan logistik yang ekstrem. Saat sistem kesehatan formal demikian rapuh, hutan bukan pelengkap melainkan lifeline.
Tren Tanaman Herbal Yang Terus Menguat
Kader posyandu di Masela, yang menjadi garda terdepan kesehatan masyarakat, bahkan mengandalkan tanaman herbal dalam praktik sehari-hari. Mereka menggunakan Menpaokya untuk kanker dan bisul, Daun Ilmyera untuk meredakan nyeri saraf, Apopkea untuk patah tulang,
Atewkelya untuk asam lambung, usus buntu, dan peradangan, Apipmena untuk panas dan flu, serta Loliwewa untuk masalah lambung. Daftar ini bukan sekadar catatan botani, ini mencerminkan sistem pengobatan alternatif yang teruji oleh waktu dan kondisi.
Keterlibatan Masyarakat secara informal dalam pemanfaatan tanaman herbal bukan sekadar budaya, melainkan telah menjadi bentuk mitigasi mandiri terhadap keterbatasan sistem kesehatan. Perhutanan Sosial sebagai kebijakan afirmatif pemerintah seharusnya dapat memberikan fondasi legal untuk memperkuat praktik-praktik seperti ini.
Baca juga: Hutan Indonesia Masih Jadi Korban Eksploitasi
Berdasarkan data lebih baru, tahun 2025 jumlah Kepala Keluarga yang terlibat naik menjadi 1,4 juta KK, dengan luas akses mencapai lebih dari 8,3 juta hektar melalui 11.015 SK Kehutanan. Ini bukan skala kecil melainkan potensi sistemik untuk mengamankan akses kesehatan berbasis hutan, jika diarahkan dengan tepat.
Penelitian terhadap 41 Hutan Desa di Kalimantan menunjukkan bahwa 51% lokasi mengalami penurunan tingkat kemiskinan sekaligus laju deforestasi antara tahun 2008–2014. Artinya, perhutanan sosial mampu melahirkan efek ganda, melindungi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dimasukkan aspek kesehatan, dampak positifnya bisa lebih luas.
Rekomendasi Kebijakan dengan Menyatukan Ekologi dan Kesehatan
Melihat hutan sosial semata dari kacamata ekonomi jelas penyempitan makna. Memang benar, produk hutan non-kayu seperti madu, rotan, atau kopi memberi pemasukan. Namun, jika berhenti pada nilai rupiah, kita gagal membaca dimensi lain yang jauh lebih vital: fungsi hutan sebagai jaring pengaman kesehatan masyarakat.
Ketika hampir 80% warga Masela menjadikan tanaman herbal sebagai pilihan pertama sebelum berobat, pesan pentingnya jelas: hutan adalah lini pertahanan pertama kesehatan. Tanpa akses mudah ke klinik atau rumah sakit, masyarakat menjadikan hutan sebagai rumah sakit alami yang selalu siaga. Fakta ini seharusnya menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar catatan etnografi.
- Integrasi Herbal Lokal ke Layanan Kesehatan Primer
Kementerian Kesehatan bisa mulai menempatkan tanaman obat sebagai bagian dari community-based health service. Bukan berarti menggantikan pengobatan modern, melainkan menjadikannya terapi komplementer yang diakui.
Bayangkan jika setiap Puskesmas di pulau-pulau kecil memiliki “Taman Obat Keluarga” yang dikelola bersama masyarakat. Bayangkan pula tenaga medis lokal dilatih mengenali tanaman herbal setempat, bukan sekadar memberikan resep generik.
Dengan begitu, pengobatan herbal tidak lagi sekadar warisan budaya, melainkan bagian dari sistem kesehatan formal yang berakar pada realitas masyarakat.
- Perluasan Hak Kelola dan Perlindungan Hutan Sosial
Tanaman obat hanya ada jika hutan tetap terjaga. Memberi hak kelola masyarakat bukan sekadar menghindari deforestasi, melainkan juga memastikan keberlanjutan apotek hijau. Pulau-pulau terluar seperti Masela, Leti, atau Babar perlu ditempatkan sebagai zona prioritas hutan sosial.
Baca juga: Hutan Indonesia Dijerat Ambisi Hijau Jepang dan Korea Selatan
Akses legal membuat masyarakat lebih percaya diri menjaga, menanam ulang, dan mengelola tanaman obat agar tidak punah. Perluasan hak kelola berarti mengakui warga sebagai dokter sekaligus penjaga hutan mereka sendiri
- Ekonomi Hijau dari Produk Herbal
Ekonomi dan kesehatan bisa berjalan beriringan. Daun sukun kering yang direbus menjadi teh, minyak herbal, atau madu hutan tidak hanya menyehatkan, tetapi juga bernilai jual. Dengan pelatihan pengolahan dan akses pasar digital, produk herbal Masela bisa melampaui batas pulau, bahkan diekspor seperti halnya kopi hutan sosial dari Kalimantan yang sudah sampai ke Dubai.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2025 mencatat bahwa lebih dari 1,4 juta keluarga kini terlibat dalam skema perhutanan sosial dengan 8,3 juta hektar lahan kelola. Jika sebagian kecil saja diarahkan pada produk herbal, skala pasarnya bisa mencapai miliaran rupiah sekaligus menjaga kesehatan ribuan desa.
Menjaga Klinik Yang Tak Pernah Tidur
Masela memperlihatkan bahwa hutan adalah klinik yang selalu buka, tanpa perlu antre dan tanpa mengenal jam kerja. Masyarakat tahu kapan memetik daun obat dan bagaimana mengolahnya, sementara negara seharusnya tahu cara menjaga hutan agar tetap lestari.
Tugas negara seharusnya tidak sekadar menghadirkan puskesmas dan rumah sakit, melainkan juga menjaga agar klinik alami ini tetap hidup. Tanpa hutan, obat-obatan itu akan hilang. Tanpa hutan, generasi mendatang hanya akan mengenal nama-nama tanaman itu lewat buku, bukan lewat pengalaman nyata.
Hutan sosial, dengan segala dinamikanya, adalah kontrak moral untuk melindungi kehidupan. Ia mengikat ekologi dengan kesehatan, budaya dengan ekonomi, dan masyarakat dengan negara. Selama hutan diberi ruang, masyarakat di pulau-pulau terluar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan sehat, berdaulat, dan penuh harapan.
Redaksi menerima artikel opini dengan panjang cerita minimal 700 kata, dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail redaksibenua@gmail.com disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan profil singkat.
