- Tak satu pun dari 20 provinsi pesisir mencapai keselarasan berkualitas tinggi antara ekonomi laut dan pembangunan daerah pada 2019–2023.
- Produktivitas budi daya perikanan dan kontribusi transportasi laut menjadi dua hambatan utama, yang bersama-sama menyumbang hampir separuh hambatan koordinasi pada 2023.
- Kebijakan perlu disesuaikan dengan kondisi tiap provinsi, terutama melalui peningkatan produktivitas budi daya, konektivitas maritim, serta ketahanan terhadap risiko bencana.
Indonesia menyandang gelar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan sumber daya laut yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau—mulai dari perikanan tangkap, budi daya, wisata bahari, transportasi maritim, hingga ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Tapi memiliki potensi laut yang besar tidak otomatis berarti potensi itu berhasil diterjemahkan menjadi kesejahteraan nyata bagi daerah pesisir yang menaunginya.
Pertanyaan tentang apakah ekonomi laut benar-benar selaras dengan pembangunan daerah secara lebih luas—bukan sekadar tumbuh sendiri di sektor kelautan—inilah yang menjadi fokus studi terbaru yang dipublikasikan di jurnal Environmental and Sustainability Indicators.
Sudah Berlangganan? Masuk Di Sini
- ✓ Dengan berlangganan kamu mendukung independensi media lokal
- ✓ Akses seluruh berita eksklusif di situs ini
- ✓ Berita kredibel tanpa intervensi
- ✓ Baca nyaman dengan lebih sedikit iklan
Kami menerima metode pembayaran
