- Hilirisasi nikel menghasilkan nilai ekonomi besar, tetapi manfaatnya belum terbagi adil kepada daerah penghasil.
- Formula DBH yang masih berfokus pada hasil tambang mentah membuat daerah kehilangan bagian dari nilai tambah smelter.
- Reformasi DBH, transparansi, dan Dana Abadi Daerah diperlukan agar kekayaan nikel memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.
Di depan Komisi II DPR RI, akhir April 2025, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan keluhan yang terdengar ganjil. Provinsinya adalah salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia. Presiden bahkan pernah menyebut industri smelter di sana menyumbang hingga Rp570 triliun bagi perekonomian nasional.
Tapi dari angka sebesar itu, Sulawesi Tengah hanya kebagian Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan mineral dan batu bara sekitar Rp200 miliar per tahun—kurang dari setengah persen.
Untuk melanjutkan membaca artikel ini
Langganan Sekarang
Cek paket yang tersedia
Sudah Berlangganan? Masuk Di Sini
- ✓ Dengan berlangganan kamu mendukung independensi media lokal
- ✓ Akses seluruh berita eksklusif di situs ini
- ✓ Berita kredibel tanpa intervensi
- ✓ Baca nyaman dengan lebih sedikit iklan
Kami menerima metode pembayaran
DANA
gopay
OVO
ShopeePay
QRIS
Dan lainnya
