B+Hutan di Bawah Bayang-Bayang Sentralisasi

• Sentralisasi kewenangan kehutanan ke provinsi belum menyelesaikan masalah tata kelola, karena provinsi masih terbatas dalam kewenangan, anggaran, dan penegakan hukum.
• KPH dan pemerintah provinsi terjebak dalam kesenjangan antara tanggung jawab dan kapasitas, sehingga lebih banyak berperan sebagai pelapor dan koordinator daripada pengelola hutan yang mampu bertindak langsung.
• Perbaikan tata kelola membutuhkan penyelarasan kewenangan, kapasitas, dan akuntabilitas, bukan sekadar memindahkan kewenangan dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat lainnya.

Ada satu kalimat yang terus terngiang dari seorang kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sulawesi Barat, saat menjelaskan bagaimana institusinya menangani laporan pembalakan liar di lapangan.