- Perkembangan industri nikel di Morowali membawa investasi dan lapangan kerja, tetapi juga memunculkan perubahan ruang hidup, persoalan ketenagakerjaan, serta tantangan sosial bagi masyarakat dan buruh.
- Pengorganisasian membantu masyarakat dan buruh mengubah keluhan menjadi kekuatan kolektif melalui pendidikan, pengumpulan data, konsolidasi, pembentukan kepemimpinan, dan advokasi bersama.
- Penguatan organisasi perlu terus dilanjutkan agar masyarakat dan buruh mampu membangun kepemimpinan yang mandiri, memperjuangkan hak, menghadapi tekanan, dan menentukan agenda mereka sendiri.
Morowali merupakan salah satu wilayah yang mengalami perubahan besar akibat perkembangan industri nikel. Ekspansi kawasan industri membawa investasi, pembangunan infrastruktur dan lapangan pekerjaan, tetapi pada saat yang sama juga mengubah ruang hidup masyarakat, hubungan kerja dan kondisi sosial di sekitarnya.
Di wilayah seperti ini, masyarakat dan buruh berhadapan dengan persoalan yang berbeda, tetapi saling berkaitan: perubahan ruang hidup, akses terhadap sumber penghidupan, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan industrial, serta posisi tawar yang tidak seimbang antara masyarakat, pekerja dan perusahaan.
Dalam konteks tersebut, Jaringan JAGA DECA (JJD) mengembangkan kerja pengorganisasian bersama masyarakat dan buruh di lingkar industri nikel Morowali. Kerja ini tidak diarahkan untuk menggantikan peran komunitas atau serikat pekerja.
Fokusnya adalah membantu membuka ruang bagi masyarakat dan pekerja untuk mengidentifikasi persoalan mereka sendiri, membangun organisasi, memperkuat kepemimpinan, mengembangkan pengetahuan dan menyusun langkah advokasi berdasarkan kebutuhan mereka.
Salah satu pengalaman penting berlangsung di Kurisa, sebuah komunitas masyarakat Bajo yang berada di sekitar kawasan industri. Prosesnya dimulai melalui pertemuan dan percakapan dengan warga untuk memahami sejarah komunitas, perubahan kehidupan sebelum dan setelah berkembangnya industri, serta persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dari proses tersebut terlihat bahwa persoalan ruang hidup tidak hanya berkaitan dengan keberadaan industri, tetapi juga dengan keberlanjutan sumber penghidupan, posisi masyarakat dalam perubahan wilayah dan semakin terbatasnya ruang untuk menentukan masa depan komunitasnya sendiri.
Proses pengorganisasian kemudian berkembang dengan melibatkan kelompok perempuan. Perempuan menjadi bagian penting dalam proses tersebut karena mereka mengalami secara langsung perubahan kehidupan keluarga dan komunitas.
Penguatan komunitas tidak hanya diarahkan pada penyampaian informasi mengenai persoalan yang dihadapi, tetapi juga pada pembentukan kepemimpinan dan kemampuan komunitas untuk mengidentifikasi masalah, menyusun kebutuhan bersama dan menentukan langkah yang dapat dilakukan secara kolektif.
Pengalaman di Kurisa memperlihatkan bahwa pengorganisasian masyarakat membutuhkan waktu. Tidak semua pertemuan dapat berlangsung sesuai rencana. Ada situasi ketika proses diskusi harus dihentikan karena kehadiran pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan.
Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa membangun ruang aman bagi masyarakat merupakan bagian penting dari pekerjaan pengorganisasian. Kepercayaan tidak dapat dibangun melalui satu kali pertemuan, tetapi melalui proses yang konsisten dan menghargai keputusan komunitas.
Pada saat yang sama, perhatian juga diarahkan kepada buruh yang bekerja di sekitar kawasan industri. Salah satu kelompok yang berkembang adalah Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE). Penguatan serikat dilakukan melalui pendidikan organisasi, diskusi, investigasi persoalan ketenagakerjaan, konsolidasi antarserikat dan pengembangan kapasitas advokasi.
Salah satu pelajaran penting berasal dari pengalaman buruh kontraktor. Pada awalnya berbagai persoalan muncul sebagai keluhan individual, mulai dari upah, jam kerja, jaminan sosial, kontrak kerja, pembayaran lembur, fasilitas kerja dan keselamatan kerja. Melalui proses pengorganisasian, persoalan tersebut mulai dibawa ke dalam kerangka tuntutan kolektif.
Kasus PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) menjadi salah satu contoh. Buruh melaporkan berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan pembayaran upah di bawah ketentuan yang berlaku, tidak dibayarnya lembur, jam kerja yang berlebihan, persoalan jaminan sosial, kontrak kerja dan penyediaan alat pelindung diri. Buruh kemudian melakukan protes, membawa persoalan tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan dan mulai membangun langkah advokasi melalui serikat.
Proses tersebut penting karena menunjukkan perubahan dari keluhan individual menjadi persoalan yang diperjuangkan secara kolektif. Dalam pengorganisasian buruh, perubahan seperti ini merupakan salah satu indikator penting: pekerja mulai melihat bahwa persoalan yang mereka hadapi bukan hanya masalah pribadi, tetapi bagian dari kondisi kerja yang dapat diperjuangkan bersama.
Persoalan keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi bagian penting dari kerja di Morowali. Di kawasan industri dengan aktivitas produksi berisiko tinggi, K3 tidak dapat hanya diperlakukan sebagai persoalan teknis perusahaan. Buruh perlu memiliki kemampuan untuk mengenali risiko, mendokumentasikan kondisi kerja dan menggunakan bukti tersebut dalam proses advokasi.
Pengalaman di PT HNI/RNI menunjukkan bagaimana proses tersebut berkembang. Persoalan mengenai sistem shift, fasilitas kerja, K3, hak dan tunjangan, sistem manajemen serta hubungan kerja pada awalnya muncul dari keluhan buruh. Selanjutnya, beberapa serikat di tingkat perusahaan membangun aliansi untuk menyusun tuntutan bersama. Aliansi tersebut menghasilkan delapan poin tuntutan dan membuka proses perundingan bipartit dengan manajemen.
Salah satu langkah yang penting adalah pengumpulan pendapat buruh melalui kuesioner mengenai sistem pembagian kerja. Sekitar 870 kuesioner dibagikan dan hasilnya menunjukkan dukungan mayoritas responden terhadap perubahan sistem shift. Data tersebut kemudian diposisikan sebagai bahan dalam perundingan, bukan sekadar sebagai informasi internal serikat.
Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya data yang berasal dari buruh sendiri. Dalam proses advokasi, data membantu serikat memperkuat tuntutan dan menunjukkan bahwa sebuah persoalan bukan hanya pendapat beberapa orang. Pada tahap berikutnya, kemampuan mengumpulkan, mengolah dan menggunakan data perlu terus diperkuat agar organisasi buruh tidak selalu bergantung pada data yang diproduksi oleh perusahaan atau pihak lain.
Penguatan organisasi juga terlihat dalam proses menuju perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di kawasan IMIP. Sejumlah serikat pekerja membangun aliansi untuk mendorong kepastian tahapan perundingan, pembahasan tata tertib, komposisi tim perunding dan substansi PKB. Pertemuan antarserikat menjadi ruang untuk menyusun posisi bersama dan memastikan bahwa proses perundingan tidak hanya ditentukan oleh pihak perusahaan.
Dalam proses tersebut, penguatan kapasitas internal menjadi penting. Pendidikan organisasi, evaluasi pengalaman perundingan sebelumnya, penyusunan draf PKB, investigasi perusahaan, pengumpulan data kebutuhan hidup layak dan konsolidasi anggota menjadi bagian dari persiapan serikat. Kerja ini menunjukkan bahwa advokasi yang efektif membutuhkan organisasi yang memiliki basis anggota, pengetahuan dan kemampuan mengambil keputusan secara kolektif.
Ada pula situasi ketika persoalan buruh berkembang menjadi risiko kriminalisasi. Dalam salah satu kasus, beberapa buruh dilaporkan kepada kepolisian. Salah satu buruh telah dipanggil dan diperiksa dengan dukungan serikat, sementara proses terhadap buruh lainnya tidak berlanjut. Strategi yang ditempuh adalah mendorong agar persoalan tersebut tetap ditempatkan dalam ranah hubungan industrial dan ketenagakerjaan, bukan diarahkan menjadi perkara pidana. Pilihan ini merupakan bagian dari strategi advokasi untuk mencegah penggunaan proses hukum pidana sebagai tekanan terhadap pekerja yang sedang memperjuangkan haknya.
Apa yang dipelajari?
Pengalaman di Morowali memperlihatkan bahwa pengorganisasian masyarakat dan buruh memiliki kebutuhan yang berbeda, tetapi beberapa prinsipnya sama. Pertama, kerja harus dimulai dari persoalan yang dirasakan langsung oleh komunitas. Kedua, organisasi tidak dapat dibangun hanya melalui pelatihan. Pendidikan harus diikuti dengan praktik, investigasi, pengambilan keputusan dan advokasi nyata.
Ketiga, penguatan organisasi membutuhkan waktu. Dalam lingkungan industri yang kuat secara ekonomi dan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, membangun kepercayaan dan kepemimpinan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Organisasi perlu memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan, tekanan dan konflik internal maupun eksternal.
Keempat, dokumentasi dan produksi pengetahuan dari bawah menjadi semakin penting. Pengalaman masyarakat dan buruh perlu dicatat secara sistematis agar tidak berhenti sebagai cerita individual. Data, kesaksian, dokumentasi kondisi kerja dan hasil investigasi dapat menjadi dasar untuk membangun tuntutan dan melakukan dialog dengan perusahaan maupun pemerintah.
Kelima, solidaritas antarorganisasi merupakan kebutuhan strategis. Banyak persoalan di kawasan industri tidak dapat diselesaikan oleh satu serikat atau satu komunitas saja. Persoalan K3, hubungan industrial, kondisi buruh kontraktor, perubahan ruang hidup dan kebijakan kawasan memiliki hubungan dengan struktur industri yang lebih luas. Karena itu, kemampuan membangun kerja sama menjadi bagian penting dari kekuatan advokasi.
Tantangan terbesar adalah ketidakseimbangan posisi antara komunitas dan pekerja dengan perusahaan. Perusahaan memiliki sumber daya ekonomi, akses terhadap informasi dan kapasitas hukum yang jauh lebih besar. Sementara itu, banyak pekerja masih berada dalam hubungan kerja yang rentan dan masyarakat sekitar industri menghadapi perubahan ruang hidup yang cepat.
Di sisi organisasi, tantangannya adalah memastikan bahwa pengorganisasian tidak bergantung pada beberapa orang saja. Kepemimpinan baru perlu terus tumbuh. Sistem organisasi, pendidikan, rekrutmen, investigasi dan advokasi perlu diperkuat agar organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Tantangan lainnya adalah menjaga agar persoalan tidak hanya ditangani setelah terjadi. Dalam isu K3 misalnya, organisasi perlu memiliki kemampuan melakukan investigasi dan pencegahan. Dalam hubungan industrial, serikat perlu memiliki data dan strategi sebelum memasuki perundingan. Dalam persoalan masyarakat, komunitas perlu memiliki dokumentasi dan posisi bersama sebelum konflik berkembang menjadi lebih besar.
Pengalaman tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan pekerjaan ke tahap berikutnya. Fokusnya bukan memperbanyak kegiatan, tetapi memperkuat kapasitas organisasi agar mampu bekerja secara lebih mandiri dan melakukan advokasi secara berkelanjutan.
Di kalangan buruh, pekerjaan berikutnya perlu diarahkan pada penguatan organisasi di tingkat perusahaan dan kawasan, pendidikan kader, rekrutmen anggota, investigasi kondisi kerja, penguatan advokasi K3, pengembangan data buruh serta peningkatan kapasitas menghadapi perundingan PKB. Pengorganisasian buruh kontraktor juga perlu dilanjutkan karena kelompok ini menghadapi berbagai bentuk kerentanan dalam hubungan kerja.
Di tingkat komunitas, penguatan kelompok perempuan di Kurisa perlu diteruskan agar kepemimpinan dan kapasitas organisasi masyarakat semakin kuat. Dokumentasi mengenai perubahan ruang hidup dan kondisi sosial masyarakat juga perlu dikembangkan menjadi bahan advokasi yang dapat digunakan oleh komunitas sendiri.
Kerja sama antarserikat di kawasan juga perlu diperkuat. Pengalaman dalam proses PKB menunjukkan bahwa aliansi dapat menjadi ruang penting untuk menyatukan kepentingan pekerja dan memperbesar posisi tawar. Namun, aliansi membutuhkan konsolidasi yang terus menerus, mekanisme pengambilan keputusan yang jelas dan kapasitas organisasi yang memadai.
Pentingnya melanjutkan pekerjaan
Pekerjaan pengorganisasian di Morowali belum selesai. Justru ketika komunitas dan buruh mulai memiliki organisasi, menghasilkan data, membangun aliansi dan masuk ke ruang advokasi, kebutuhan terhadap penguatan lanjutan menjadi semakin jelas.
Dukungan berikutnya akan penting untuk memastikan bahwa proses yang sudah dimulai tidak berhenti pada kegiatan atau penyelesaian kasus tertentu. Dukungan perlu memungkinkan organisasi memperkuat basisnya, membangun kader baru, meningkatkan kapasitas investigasi dan advokasi, mengembangkan mekanisme perlindungan bagi pekerja yang menghadapi tekanan, serta menghubungkan persoalan lokal dengan jaringan advokasi nasional dan internasional.
Hal ini juga penting dalam konteks industri nikel yang memiliki hubungan langsung dengan investasi dan rantai pasok global. Pembicaraan mengenai transisi energi dan kebutuhan terhadap mineral kritis tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat dan buruh di wilayah produksi. Mereka yang hidup dan bekerja di sekitar industri harus memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman, tuntutan dan kepentingannya dalam pembicaraan tersebut.
Karena itu, pekerjaan ke depan perlu bergerak dari membangun ruang organisasi menuju memperkuat kapasitas advokasi. Masyarakat dan buruh perlu semakin mampu menghasilkan informasi sendiri, mengidentifikasi pelanggaran, membangun tuntutan, melakukan negosiasi, menggunakan mekanisme hukum dan ketenagakerjaan, serta membangun dukungan ketika menghadapi tekanan.
Tujuan akhirnya bukan membuat masyarakat dan buruh bergantung pada organisasi pendukung, tetapi sebaliknya: membangun organisasi dan kepemimpinan yang semakin mampu menentukan agenda, mempertahankan perjuangan dan melakukan advokasi dengan kekuatan mereka sendiri.
Pengalaman Morowali menunjukkan bahwa proses tersebut memungkinkan. Namun, proses itu membutuhkan waktu, konsistensi dan dukungan yang berkelanjutan. Di tengah perkembangan industri nikel yang terus berlangsung, memperkuat kapasitas masyarakat dan buruh untuk mengorganisir diri dan mempertahankan hak-haknya menjadi pekerjaan yang semakin penting.
