- Perubahan iklim tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui kolaborasi, inovasi, dan aksi nyata dari tingkat lokal hingga nasional.
- Pengalaman berbagai daerah membuktikan bahwa ketahanan iklim terbaik lahir dari masyarakat yang diberdayakan dan didukung oleh kemitraan yang kuat.
- Di tengah ancaman krisis iklim, harapan tumbuh dari kemampuan masyarakat, pemerintah, dan mitra pembangunan untuk bergerak bersama menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Dampak perubahan iklim kini semakin nyata dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Banjir rob yang terus melanda kawasan pesisir Kota Pekalongan, perubahan pola curah hujan yang mengganggu aktivitas pertanian masyarakat adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, penurunan produktivitas kopi Toraja akibat cuaca ekstrem, hingga meningkatnya ancaman banjir di Kota Samarinda menjadi bukti bahwa krisis iklim telah menjadi tantangan yang harus dihadapi saat ini.
Meskipun karakteristik dampaknya berbeda di setiap daerah, berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa upaya membangun ketahanan iklim membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, komunitas lokal, sektor swasta, dan mitra pembangunan. Kerja sama tersebut diperlukan untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Pembelajaran dari berbagai praktik adaptasi tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Seminar Nasional Adaptasi Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh KEMITRAAN bersama Kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan Adaptation Fund (AF).
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani, menjelaskan bahwa isu perubahan iklim telah menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Menurutnya, melalui Asta Cita, pemerintah menempatkan perubahan iklim sebagai pilar strategis pembangunan, khususnya melalui penguatan ekonomi hijau dan ketahanan iklim.
Pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui berbagai kebijakan pembangunan nasional, termasuk pengembangan program-program adaptasi berbasis masyarakat.
Franky menambahkan bahwa berbagai praktik baik yang berkembang di tingkat lokal perlu menjadi bagian dari solusi nasional dalam menghadapi krisis iklim. Pengalaman masyarakat di Pekalongan, Bulukumba, Toraja, dan Samarinda menunjukkan bahwa solusi yang lahir dari kebutuhan lokal sering kali menjadi pendekatan yang paling efektif. Tantangan berikutnya adalah memperkuat, mereplikasi, serta mengintegrasikan pembelajaran tersebut ke dalam kebijakan pembangunan yang lebih luas.
Sejak tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Kedeputian Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon bersama KEMITRAAN dan dukungan Adaptation Fund telah melaksanakan program adaptasi perubahan iklim di lima wilayah Indonesia yang menghadapi berbagai bentuk dampak iklim.
Di Kota Pekalongan, masyarakat berhadapan dengan ancaman banjir rob dan kenaikan muka air laut yang memengaruhi kawasan permukiman serta aktivitas ekonomi pesisir. Di Kabupaten Bulukumba, perubahan pola cuaca berdampak pada sektor pertanian dan keberlanjutan penghidupan masyarakat adat Kajang.
Sementara itu, di empat kabupaten yang berada di Daerah Aliran Sungai Saddang, Sulawesi Selatan, cuaca ekstrem menyebabkan penurunan produksi Kopi Toraja. Di Kota Samarinda, risiko banjir perkotaan dan cuaca ekstrem menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui penguatan tata kelola serta kapasitas masyarakat.
Melalui program tersebut, berbagai pihak didorong untuk meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat, memperkuat perencanaan pembangunan yang responsif terhadap perubahan iklim, serta membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan kelompok rentan.
Perwakilan Adaptation Fund, Hugo Remaury, menegaskan bahwa organisasinya berkomitmen mendukung berbagai upaya yang bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa Adaptation Fund merupakan mekanisme pendanaan internasional yang dibentuk berdasarkan keputusan Konferensi Para Pihak (COP) dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Dana tersebut ditujukan untuk membiayai proyek dan program yang membantu masyarakat rentan di negara berkembang dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim, dengan mempertimbangkan kebutuhan, pandangan, dan prioritas masing-masing negara.
Menurut Hugo, keberhasilan adaptasi sangat bergantung pada kemampuan menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ia menekankan bahwa masyarakat yang berada di garis depan dampak perubahan iklim tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga sumber pengetahuan dan inovasi.
Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pendanaan iklim yang dipadukan dengan kepemilikan lokal, kepemimpinan masyarakat, serta kolaborasi yang kuat dapat menghasilkan dampak yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Lebih lanjut, Hugo menyampaikan bahwa berbagai pembelajaran dari lokasi-lokasi proyek di Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana investasi dalam adaptasi perubahan iklim mampu memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.
Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Nurina Widagdo, menegaskan bahwa setiap daerah memiliki tantangan iklim yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang kontekstual. Berdasarkan pengalaman di Pekalongan, Bulukumba, Tana Toraja, sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, dan Samarinda, keberhasilan adaptasi lahir dari kemampuan menyatukan kebutuhan masyarakat, komitmen pemerintah, pengetahuan lokal, serta dukungan berbagai mitra dalam satu ruang kolaborasi.
Nurina juga menekankan bahwa penguatan ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan penciptaan sumber penghidupan yang berkelanjutan. Adaptasi tidak hanya bertujuan membantu masyarakat bertahan menghadapi dampak perubahan iklim, tetapi juga memastikan mereka memiliki sumber daya, kemampuan, dan peluang untuk terus berkembang di tengah berbagai perubahan yang terjadi.
Selain melaksanakan program di Kota Pekalongan dan wilayah Jawa Tengah, KEMITRAAN juga bekerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah. Di Sulawesi Selatan, kolaborasi dilakukan bersama Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), Organisasi Aksi Sosial dan Ekologi (OASE), serta SRP Payo-payo. Di Kabupaten Maluku Tengah, KEMITRAAN bermitra dengan Harmoni Alam Indonesia (HAI), sementara di Kota Samarinda bekerja sama dengan Center for Climate and Urban Resilience (CeCUR).
Nurina menjelaskan bahwa KEMITRAAN tidak ditunjuk secara langsung oleh Adaptation Fund, melainkan memperoleh akreditasi setelah melalui proses penilaian yang ketat terkait tata kelola kelembagaan, pengelolaan keuangan, mekanisme pengadaan, manajemen risiko, serta perlindungan lingkungan dan sosial. Menurutnya, pencapaian ini membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk mengakses pendanaan iklim internasional.
Ia menambahkan bahwa kepercayaan yang diberikan Adaptation Fund kepada KEMITRAAN menunjukkan bahwa lembaga nasional Indonesia mampu memenuhi standar internasional dalam pengelolaan pendanaan iklim. Akreditasi tersebut memungkinkan lebih banyak pendanaan global disalurkan langsung kepada masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Seminar Nasional Adaptasi Perubahan Iklim yang berlangsung pada 24–25 Juni 2026 diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman dan pembelajaran dari berbagai daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi multipihak dalam mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan iklim. (rls)