- Dalam pandangan konvensional, masyarakat Jepang dianggap lebih menghormati lingkungan dibandingkan banyak bangsa lain. Mereka diyakini enggan menyakiti makhluk hidup lain, bahkan semut di jalan pun dianggap memiliki “hak hidup”
- Citra harmoni tersebut tidak sepenuhnya salah, namun juga bukan gambaran lengkap. Di balik kehalusan budaya yang menghormati alam, tersembunyi catatan panjang tentang penggundulan hutan, pencemaran air, dan kebijakan pembangunan yang menempatkan alam sebagai objek untuk dieksploitasi.
- Namun, periode-periode berikutnya memperlihatkan wajah lain dari relasi Jepang dengan alam. Masa industrialisasi pada era Meiji (1868–1912) membawa serta eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, termasuk pertambangan dan deforestasi dalam skala luas.
Jepang kerap dipuja sebagai negeri yang hidup selaras dengan alam. Imaji ini diperkuat oleh citra bunga sakura yang mekar setiap musim semi, ritual hanami (menikmati keindahan bunga), dan budaya tradisional yang menghargai perubahan musim seperti dalam haiku atau upacara minum teh. Dalam pandangan konvensional, masyarakat Jepang dianggap lebih menghormati lingkungan dibandingkan banyak bangsa lain. Mereka diyakini enggan menyakiti makhluk hidup lain, bahkan semut di jalan pun dianggap memiliki “hak hidup”.
Sebagaimana banyak mitos kebudayaan lain, imaji ini tidak sepenuhnya selaras dengan kenyataan sejarah dan kontemporer. Jepang, seperti negara-negara lain di dunia, terlibat dalam eksploitasi alam atas nama pembangunan dan kemajuan ekonomi. Citra harmoni tersebut tidak sepenuhnya salah, namun juga bukan gambaran lengkap. Di balik kehalusan budaya yang menghormati alam, tersembunyi catatan panjang tentang penggundulan hutan, pencemaran air, dan kebijakan pembangunan yang menempatkan alam sebagai objek untuk dieksploitasi.
Jared Diamond, dalam bukunya Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (2005), menyebut Jepang sebagai salah satu contoh negara yang pernah hampir mengalami kehancuran ekologis. Pada masa Tokugawa (1603–1868), eksploitasi sumber daya hutan berlangsung begitu masif hingga menyebabkan kekhawatiran akan deforestasi besar-besaran. Namun, berbeda dengan banyak masyarakat lain yang gagal menyelamatkan diri dari kehancuran ekologis, Jepang saat itu berhasil menghindari kehancuran total berkat kontrol politik yang ketat terhadap pemanfaatan hutan.
Pemerintah bakufu (keshogunan) menerapkan regulasi tegas atas penebangan pohon, mengembangkan sistem hutan produksi, dan mendorong penanaman kembali. Dalam hal ini, Jepang memang menunjukkan kapasitas adaptif yang patut dicontoh. Namun, periode-periode berikutnya memperlihatkan wajah lain dari relasi Jepang dengan alam. Masa industrialisasi pada era Meiji (1868–1912) membawa serta eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, termasuk pertambangan dan deforestasi dalam skala luas.
Baca juga: Hutan Indonesia Dijerat Ambisi Hijau Jepang dan Korea Selatan
Salah satu contoh paling tragis adalah kasus pencemaran tambang Ashio di akhir abad ke-19. Perusahaan tambang di Ashio melepaskan limbah beracun yang mencemari sungai dan lahan pertanian di wilayah Tochigi, menyebabkan kerusakan besar pada kehidupan masyarakat lokal. Dari bencana ini, muncullah sosok Tanaka Shōzō (1841–1913), seorang politisi dan aktivis lingkungan awal yang kini dianggap sebagai pelopor gerakan lingkungan hidup modern di Jepang. Tanaka menyuarakan protes keras terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh industrialisasi tambang.
Ia menentang kebijakan negara yang lebih berpihak pada kepentingan industri dibandingkan rakyat dan lingkungan. Salah satu tindakan radikalnya yang dikenang adalah ketika ia menyerahkan “petisi alam” (jingai chinjō) kepada Kaisar, yang pada intinya menuntut keadilan bagi alam dan rakyat. Tanaka tidak hanya bicara soal pencemaran, tapi juga tentang etika hubungan manusia dengan alam. Dalam tulisannya, ia menekankan bahwa eksploitasi alam tanpa kendali akan membawa penderitaan tidak hanya bagi manusia saat ini, tetapi juga generasi mendatang.
Ia percaya bahwa “hakikat politik sejati adalah memperbaiki sungai yang rusak dan tanah yang tercemar.” Namun, suara Tanaka adalah suara minoritas dalam arus besar pembangunan yang tak terbendung. Jepang terus melaju menjadi kekuatan industri besar, terutama setelah Perang Dunia II. Dalam periode High Growth Era (1950–1973), Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, tetapi dengan biaya ekologis yang sangat tinggi. Sungai-sungai tercemar, udara memburuk, dan berbagai bencana ekologis muncul.
Salah satu yang paling terkenal adalah penyakit Minamata, yang disebabkan oleh pencemaran merkuri oleh pabrik kimia Chisso Corporation. Ribuan orang mengalami gangguan saraf, cacat lahir, dan bahkan kematian akibat terpapar limbah tersebut. Tragedi-tragedi ini memicu gelombang baru aktivisme lingkungan. Warga mulai menuntut pertanggungjawaban perusahaan dan pemerintah. Undang-undang lingkungan mulai dirumuskan dengan lebih serius, dan Jepang perlahan-lahan membangun citra baru sebagai negara yang peduli terhadap keberlanjutan ekologis.
Baca juga: Harapan Dari Memanen Hujan
Kota-kota seperti Kitakyushu yang dahulu terkenal sebagai kawasan industri pencemar, berhasil mengubah diri menjadi kota ramah lingkungan melalui kebijakan yang terintegrasi. Namun tantangan tidak berhenti di sana. Bencana nuklir Fukushima pada tahun 2011 kembali mengguncang keyakinan publik terhadap komitmen negara terhadap keamanan ekologis. Reaktor nuklir yang rusak akibat gempa dan tsunami memuntahkan radioaktivitas ke lingkungan, mencemari laut dan tanah, serta memaksa ribuan orang mengungsi.
Meskipun energi nuklir awalnya dipromosikan sebagai solusi energi bersih, tragedi ini menunjukkan betapa besar risikonya terhadap ekosistem dan manusia. Fukushima menjadi titik balik penting dalam diskursus lingkungan Jepang. Banyak pihak mempertanyakan kembali model pembangunan yang selama ini bertumpu pada teknologi dan efisiensi energi tanpa memperhitungkan risiko ekologis. Gerakan anti-nuklir menguat, dan kesadaran publik terhadap isu lingkungan kembali meningkat.
Pertanyaan mendasar tetap ada: apakah Jepang benar-benar telah berubah dalam relasinya terhadap alam? Atau akankah harmoni dengan alam tetap menjadi mitos estetika yang dikonsumsi dunia, sementara eksploitasi berlangsung di balik layar? Relasi Jepang dengan alam adalah paradoks. Di satu sisi, mereka memiliki warisan budaya yang luar biasa dalam merayakan keindahan dan transiennya alam. Namun di sisi lain, sejarah mencatat banyak insiden ketika alam diperlakukan sebagai objek produksi dan eksploitasi.
Di titik ini, kita tidak bisa hanya melihat Jepang dalam dikotomi hitam-putih: antara pelindung alam atau perusaknya. Jepang adalah cerminan kompleks dari dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terus berubah. Namun yang patut dicatat, Jepang adalah salah satu negara yang memiliki kapasitas reflektif dan institusional yang cukup untuk belajar dari kesalahan. Negara ini telah menunjukkan bahwa perbaikan mungkin dilakukan, bahwa kehancuran ekologis bukanlah takdir yang tak terhindarkan.
Baca juga: Mudaratnya Deregulasi Pelemahan SVLK untuk Industri Kayu
Pengalaman Tokugawa, perjuangan Tanaka Shōzō, hingga bangkitnya kesadaran pasca-Fukushima adalah pelajaran berharga tidak hanya bagi Jepang, tetapi juga bagi dunia. Maka, ketika kita melihat hamparan bunga sakura yang berguguran di musim semi atau menikmati estetik arsitektur tradisional Jepang yang menyatu dengan alam, kita perlu ingat bahwa harmoni sejati bukan hanya soal bentuk dan simbol, tetapi tentang bagaimana kita mengambil keputusan dalam menghadapi tantangan ekologis.
Harmoni bukanlah keadaan yang sudah jadi, melainkan pilihan yang terus-menerus diperjuangkan kadang gagal, kadang berhasil; namun tetap menjadi cita-cita bersama. Dalam konteks dunia yang tengah menghadapi krisis iklim global, pelajaran dari Jepang menjadi sangat relevan. Bahwa keberlanjutan tidak dapat dicapai hanya dengan kebijakan teknokratis atau simbol budaya yang estetis. Ia membutuhkan keberanian politik, suara masyarakat, dan kesediaan untuk menghadapi sejarah, bukan menyembunyikannya di balik mitos. Jepang telah menunjukkan jalan yang rumit itu dan dunia sebaiknya mendengarkan.
Redaksi menerima artikel opini dengan panjang cerita minimal 700 kata, dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail redaksibenua@gmail.com disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan profil singkat.
