- Ketahanan pangan Mentawai perlu mengutamakan keberagaman pangan lokal, bukan hanya beras.
- Peralihan pangan dapat mengancam identitas budaya, pengetahuan tradisional, dan kemandirian masyarakat.
- Kebijakan pangan harus menghormati budaya lokal, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat diversifikasi pangan.
Kebijakan ketahanan pangan sering dimulai dari angka produksi beras. Ukuran itu penting untuk banyak daerah di Indonesia, tetapi menjadi problematis ketika diterapkan seolah-olah semua masyarakat memiliki sejarah pangan yang sama. Di Kepulauan Mentawai, sagu dan umbi-umbian merupakan bagian dari sistem pangan yang sekaligus menghubungkan manusia dengan kebun, hutan, keluarga, dan praktik sosial. Mengubah pola konsumsi masyarakat berarti turut mengubah hubungan tersebut.
Kajian Ade Irwandi dan Kris Irwandi Saleleubaja yang dipublikasikan melalui jurnal Masyarakat Indonesia, BRIN, membahas perubahan dari sagu ke beras dalam konteks program pembangunan. Penelitian itu mencatat bagaimana proyek perluasan sawah dan penilaian tentang pangan ‘modern’ berhadapan dengan pengetahuan masyarakat setempat. Penelitian Lengga Pradipta pada 2019 juga menempatkan peralihan pangan sebagai persoalan kerentanan, bukan sekadar substitusi sumber karbohidrat.
Kita perlu berhati-hati agar persoalan ini tidak disederhanakan menjadi penolakan terhadap beras. Orang Mentawai dapat memilih mengonsumsi beras, dan perubahan pilihan pangan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat mana pun. Masalah kebijakan timbul ketika satu jenis pangan dianggap lebih tinggi nilainya, sementara kemampuan ekologis wilayah dan pengetahuan warga kurang diperhitungkan. Pilihan yang bertambah bisa meningkatkan keamanan pangan; ketergantungan yang dipaksakan justru dapat menguranginya.
Sagu memiliki logika produksi dan pengelolaan yang berbeda dari sawah. Dalam sistem pangan berbasis hutan dan kebun, tenaga kerja, musim, akses tanah, serta aktivitas mengolah bahan pangan menjadi bagian dari pengetahuan yang diwariskan. Padi sawah memerlukan keterampilan dan pengaturan air tersendiri. Bila program hanya menghitung luas lahan yang dibuka, tanpa memeriksa kesesuaian tanah, air, tenaga kerja dan preferensi warga, keberhasilan administratif belum tentu berarti makanan yang lebih mudah diperoleh.
Persoalan ketahanan pangan seharusnya dibaca melalui setidaknya empat pertanyaan. Pertama, apakah rumah tangga dapat memperoleh makanan sepanjang tahun? Kedua, apakah makanan tersebut bergizi dan sesuai kebutuhan? Ketiga, apakah sumber pangan tetap tersedia ketika cuaca buruk, pasokan transportasi terganggu atau harga naik? Keempat, apakah warga memiliki keleluasaan untuk mempertahankan pengetahuan dan praktik pangan mereka sendiri? Keempatnya jauh lebih bermakna daripada indikator produksi satu komoditas.
Pilihan untuk memperkuat pangan lokal juga tidak berarti kita harus mengabaikan tantangan nyata. Pengolahan dan penyimpanan produk sagu membutuhkan waktu; akses pasar dan kebutuhan generasi muda berubah; sebagian wilayah mengalami keterbatasan layanan dasar. Pemerintah dapat membantu melalui riset pengolahan, infrastruktur sanitasi, pendidikan gizi, serta dukungan bagi produsen pangan setempat. Yang perlu dihindari adalah anggapan bahwa bantuan hanya berhasil bila masyarakat meninggalkan bahan pangan yang telah lama mereka gunakan.
Pendekatan agroekologi menawarkan pelajaran penting: ketahanan muncul dari keragaman. Kebun yang menghasilkan berbagai bahan pangan dapat mengurangi ketergantungan pada satu pasar dan menyediakan cadangan ketika satu sumber terganggu. Namun, manfaat ini harus dibuktikan melalui data produksi, pemanfaatan lahan, pendapatan rumah tangga dan konsumsi aktual. Mengagungkan pangan lokal tanpa mengukur kekurangan gizinya juga tidak akan membantu.
Pergeseran dari sagu ke beras berkaitan pula dengan komunikasi pembangunan. Kata-kata yang digunakan pejabat, guru, atau pendamping program mempunyai dampak. Ketika sebuah pangan digambarkan sebagai simbol keterbelakangan, kebijakan sedang memengaruhi cara masyarakat memandang identitas dan pengetahuannya. Bahasa pembangunan yang baik seharusnya membuka informasi tentang berbagai pilihan, bukan memberi stigma terhadap satu pilihan. Pendekatan ini menuntut petugas memahami budaya pangan sebelum menyusun materi sosialisasi.
Penilaian program dapat diperbaiki. Selain mencatat lahan sawah atau jumlah beras yang dibagikan, pemerintah daerah dapat memantau variasi pangan yang dikonsumsi, akses terhadap bahan lokal, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh makanan, kecukupan gizi, serta kemampuan masyarakat merespons gangguan pasokan. Warga perlu terlibat dalam memilih indikator yang dianggap relevan. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat menguji hasilnya dari waktu ke waktu tanpa menganggap satu survei mewakili seluruh kepulauan.
Mentawai memberi pelajaran yang berlaku bagi banyak wilayah adat di dunia. Ketahanan pangan tidak identik dengan penyeragaman pangan. Masyarakat yang mempunyai lebih banyak pilihan, akses yang adil, pengetahuan yang dihormati, dan lingkungan produktif justru mempunyai landasan ketahanan yang lebih kuat. Bagi pembuat kebijakan, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan kapan semua orang makan beras, melainkan bagaimana setiap keluarga dapat makan cukup, sehat, aman, dan tetap memiliki kendali atas sistem pangannya.
Keterkaitan antara pangan dan identitas sering tidak terlihat dalam dokumen program. Sagu bukan sekadar bahan pangan mentah yang kemudian dihitung menjadi kalori. Pengolahan dan pembagiannya dapat melibatkan keluarga, pembagian tugas, dan pengetahuan mengenai lingkungan yang dipelajari melalui kegiatan sehari-hari. Jika kebijakan mengabaikan relasi ini, muncul risiko hilangnya keterampilan tanpa ada jaminan bahwa pengganti yang ditawarkan lebih tahan terhadap tekanan ekonomi.
Penelitian antropologi terkini mengenai kehidupan sehari-hari di Siberut juga menggambarkan praktik makan bersama yang mencakup sagu, talas, dan pilihan pangan lain. Kehadiran beras di meja makan tidak otomatis menandakan putusnya tradisi. Pilihan pangan dapat bersifat campuran dan berubah menurut musim, akses pasar, serta selera. Karena itu, survei yang hanya meminta responden memilih satu ‘pangan pokok’ berpotensi kehilangan keragaman praktik yang sebenarnya.
Dari sisi ekologis, perlu dibedakan antara lahan yang cocok untuk sawah dan lahan yang lebih tepat dipertahankan sebagai sistem kebun dan rawa sagu. Pembukaan lahan memerlukan informasi tentang air, tanah, kerentanan banjir, dan akses. Meniru model pertanian dari daerah lain tanpa penilaian agroekologi dapat menghasilkan biaya pemeliharaan yang besar. Kajian kelayakan hendaknya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda musim dan karakter lahan.
Ada pula pertanyaan tentang risiko pasar. Ketika rumah tangga meninggalkan produksi pangan lokal dan makin bergantung pada beras yang dibeli, kerentanan dapat meningkat apabila transportasi antarpulau terganggu. Sebaliknya, jika budidaya padi berhasil dan dikehendaki warga, ia dapat menambah cadangan pangan. Tidak ada alasan untuk memilih satu kesimpulan sebelum membandingkan data yang sebenarnya. Diversifikasi seharusnya menjadi pilihan dasar kebijakan, bukan ide yang muncul setelah proyek penyeragaman gagal.
Sistem pangan lokal membutuhkan infrastruktur yang sesuai: alat pengolahan aman, tempat penyimpanan, dukungan bagi pemasaran produk yang memang ingin diperdagangkan, serta pendidikan gizi yang menghargai bahan tersedia. Pemerintah juga dapat mendukung dokumentasi pengetahuan melalui kerja sama antargenerasi dan sekolah, selama dokumentasi itu tidak mengambil atau mengkomersialkan pengetahuan masyarakat tanpa persetujuan.
Pendekatan partisipatif harus memiliki batas yang jelas terhadap romantisasi. Warga tidak semestinya diminta mempertahankan pekerjaan pengolahan yang berat semata demi citra kebudayaan. Perempuan dan anak muda berhak memilih inovasi yang mengurangi beban kerja. Keberlanjutan justru berarti menyediakan teknologi, akses kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang membuat masyarakat dapat mempertahankan atau mengubah praktiknya secara sadar.
Sebelum memberi label program sebagai keberhasilan, penyelenggara dapat mempublikasikan data pembanding: kecukupan gizi sebelum dan sesudah intervensi, perubahan jumlah sumber pangan, jarak memperoleh makanan, frekuensi gangguan pasokan, dan kepuasan rumah tangga. Jika ada rumah tangga yang diuntungkan dan yang dirugikan, keduanya perlu diungkap. Inilah cara menempatkan ketahanan pangan sebagai ukuran kesejahteraan, bukan kompetisi produksi komoditas.
Pengembangan indikator ketahanan pangan dapat dilakukan secara bertahap tanpa menunggu survei besar yang mahal. Tim lintas sektor bisa memulai dengan pencatatan ketersediaan bahan pangan di sejumlah desa yang mewakili kondisi berbeda. Informasi harus disajikan bersama penjelasan tentang musim, akses transportasi, dan karakter lahan. Selanjutnya, pemerintah dapat membandingkan rumah tangga yang memperoleh dukungan komoditas tertentu dengan rumah tangga yang mempertahankan kombinasi pangan lokal. Perbandingan itu perlu menghindari kesimpulan sebab-akibat yang terlalu cepat karena pendapatan, lokasi, dan akses layanan dapat memengaruhi hasil.
Penguatan pangan lokal juga dapat dihubungkan dengan kebijakan sekolah dan kesehatan. Menu pendidikan atau pelayanan publik yang menggunakan bahan pangan tersedia di daerah, apabila memenuhi kebutuhan gizi dan standar keamanan pangan, akan membantu mengurangi stigma terhadap makanan tradisional. Namun, pengadaan harus memberi kesempatan kepada produsen lokal secara adil dan tidak membebani mereka dengan persyaratan administrasi yang tidak mungkin dipenuhi tanpa pendampingan.
Ada risiko lain yang perlu diantisipasi ketika pangan lokal menjadi populer sebagai produk wisata. Permintaan komersial dapat meningkat dan menggeser akses masyarakat sendiri apabila bahan baku terbatas atau pemanfaatannya tidak diatur. Karena itu, kebijakan pemasaran perlu menilai keberlanjutan pasokan, hak kelompok pengelola, dan keseimbangan antara kebutuhan rumah tangga serta pasar. Tujuannya bukan menutup peluang perdagangan, tetapi menjaga agar masyarakat tetap menjadi pihak yang memperoleh manfaat utama.
Terakhir, pengembangan pangan tidak harus dibingkai sebagai pertentangan antara budaya dan kemajuan. Kemajuan seharusnya dibuktikan oleh berkurangnya kelaparan, meningkatnya kesehatan, dan bertambahnya pilihan warga. Apakah sumber karbohidrat berasal dari sagu, talas, beras atau kombinasi berbagai bahan adalah persoalan yang harus dikaji berdasarkan konteks. Dalam kerangka tersebut, masyarakat Mentawai tidak sekadar menjadi sasaran kebijakan, tetapi mitra yang berhak menentukan arah masa depan pangannya.
SUMBER RUJUKAN












