- Tanggung jawab menjaga lingkungan harus dibagi secara adil, bukan hanya dibebankan kepada masyarakat kecil melalui perubahan perilaku sehari-hari.
- Kelompok dan kegiatan ekonomi dengan konsumsi serta dampak lingkungan yang besar perlu mendapat pengawasan dan sanksi yang sepadan, termasuk perusahaan dan industri.
- Perubahan lingkungan membutuhkan perubahan sistem, bukan sekadar rasa bersalah individu, sehingga pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu menjalankan tanggung jawab bersama.
Beberapa hari lalu, ketika sedang melintas di sebuah kawasan kota, saya melihat seorang petugas menindak seorang pedagang kaki lima karena memberikan kantong plastik sekali pakai kepada pembelinya. Cara petugas itu menegur dan mendendanya terlihat begitu agresif. Pedagang tersebut tampak ketakutan. Ia kemudian menghitung uang hasil dagangannya, lembar demi lembar, untuk membayar denda yang bagi orang lain mungkin tidak seberapa, tetapi jelas terasa berat bagi seseorang yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian.
Pemandangan itu membuat saya tidak nyaman. Bukan karena saya menolak upaya mengurangi penggunaan plastik atau menjaga lingkungan. Sebaliknya, kebiasaan mengurangi sampah dan menggunakan sumber daya secara bijak tentu penting. Yang mengganggu adalah pertanyaan yang muncul setelah melihat kejadian tersebut: mengapa tanggung jawab menyelamatkan lingkungan begitu sering dibebankan kepada orang-orang biasa?
Setiap hari kita dibombardir dengan berbagai nasihat tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih ramah lingkungan. Matikan lampu yang tidak diperlukan. Jangan membuang air. Kurangi penggunaan plastik. Bawalah tas belanja sendiri. Gunakan transportasi umum. Berjalan kaki jika memungkinkan. Jangan menggunakan sedotan sekali pakai. Kita diminta mengubah hampir setiap kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari demi menyelamatkan bumi.
Semua itu tentu terdengar masuk akal. Lama-kelamaan, pesan tersebut dapat menciptakan kesan seolah-olah masa depan planet ini terutama bergantung pada keputusan individu biasa. Kita merasa bersalah ketika lupa membawa tas kain ke pasar. Kita merasa bersalah ketika menggunakan botol plastik. Kita bahkan didorong untuk merasa bersalah karena tinggal di rumah yang sedikit lebih besar atau menggunakan kendaraan pribadi.
Sementara itu, di balik tembok tinggi dan gerbang besar milik kelompok superkaya, standar konsumsi yang jauh berbeda seolah berlangsung di dunia lain. Bayangkan sebuah rumah mewah dengan kolam renang pribadi yang membutuhkan ratusan ribu liter air. Bayangkan taman luas yang harus terus disiram dan dirawat, sementara di tempat lain masyarakat diminta menghemat air karena persediaan menipis.
Bayangkan deretan lampu dekoratif yang menyala sepanjang malam hanya untuk menerangi halaman, jalan masuk, atau bangunan yang sebagian besar waktunya kosong. Bagi sebagian besar keluarga, penggunaan listrik dan air selalu berkaitan dengan tagihan bulanan. Setiap tambahan pemakaian harus dipertimbangkan. Bagi orang yang sangat kaya, keterbatasan itu mungkin terasa jauh lebih kecil.
Ketika sumber daya dapat dibeli hampir tanpa batas, gaya hidup boros pun menjadi sesuatu yang mudah dinormalisasi. Persoalannya tidak berhenti pada rumah dan fasilitas pribadi. Konsumsi kelompok superkaya juga dapat mencakup perjalanan dengan jet pribadi, kapal pesiar, kendaraan mewah dalam jumlah besar, hingga pembangunan properti yang membutuhkan sumber daya dalam skala luar biasa. Semua aktivitas tersebut memiliki konsekuensi lingkungan.
Di sisi lain, masyarakat biasa terus diberi tahu bahwa mereka harus mengurangi jejak karbon pribadi. Kita diminta berpikir berkali-kali sebelum membeli sesuatu, menggunakan plastik, menyalakan pendingin ruangan, atau bepergian menggunakan kendaraan bermotor. Tidak ada yang salah dengan mengajak masyarakat menjalani pola hidup yang lebih berkelanjutan.
Yang menjadi persoalan adalah ketika perubahan perilaku individu diperlakukan seolah-olah merupakan solusi utama, sementara konsumsi dalam skala yang jauh lebih besar luput dari perhatian. Data mengenai ketimpangan emisi juga menunjukkan bahwa kontribusi terhadap perubahan iklim tidak terbagi secara merata.
Laporan Oxfam International, misalnya, telah menunjukkan besarnya ketimpangan emisi antara kelompok masyarakat terkaya dan kelompok termiskin. Orang-orang dengan kekayaan luar biasa memiliki kemampuan untuk mengonsumsi jauh lebih banyak sumber daya dibandingkan sebagian besar penduduk dunia.
Karena itu, pembicaraan mengenai tanggung jawab lingkungan seharusnya tidak hanya berhenti pada perilaku konsumen biasa, tetapi juga melihat siapa yang memiliki daya konsumsi terbesar dan bagaimana aktivitas ekonomi mereka memengaruhi lingkungan. Di sinilah persoalan penegakan aturan menjadi penting.
Menindak pedagang kecil yang memberikan kantong plastik relatif mudah. Pemerintah daerah dapat datang ke pasar, memeriksa kios, memberikan surat peringatan, lalu menjatuhkan denda. Tindakan seperti itu mudah terlihat dan dapat memberikan kesan bahwa pemerintah sedang bekerja mengatasi persoalan lingkungan.
Lalu bagaimana dengan perusahaan besar yang menghasilkan limbah dalam jumlah sangat besar? Bagaimana dengan kegiatan industri yang mencemari sungai, merusak ekosistem, atau menggunakan sumber daya alam secara berlebihan? Bagaimana dengan proyek pembangunan berskala besar yang mengorbankan ruang hijau?
Penanganan persoalan tersebut jelas jauh lebih rumit. Pemerintah harus berhadapan dengan perusahaan besar, kepentingan ekonomi, proses hukum, perizinan, dan berbagai kepentingan politik. Dibutuhkan pengawasan yang serius dan penegakan hukum yang konsisten. Karena itu, jauh lebih mudah menjadikan warga biasa sebagai sasaran aturan daripada menghadapi aktor-aktor ekonomi yang memiliki sumber daya dan pengaruh besar.
Selama bertahun-tahun, konsep tentang “jejak karbon pribadi” juga menjadi bagian penting dari percakapan mengenai lingkungan. Konsep tersebut tidak sepenuhnya keliru. Pilihan individu memang memiliki dampak. Jika seluruh perhatian diarahkan kepada perilaku individu, kita berisiko melupakan persoalan yang jauh lebih besar: bagaimana industri berproduksi, bagaimana energi dihasilkan, bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya alam, dan bagaimana pemerintah mengatur semuanya.
Ada perbedaan besar antara meminta seseorang mengurangi penggunaan kantong plastik dan mengubah sistem produksi yang menghasilkan jutaan ton sampah. Ada pula perbedaan antara meminta keluarga menghemat beberapa ember air dan mengawasi penggunaan air dalam kegiatan industri berskala besar.
Krisis lingkungan pada akhirnya bukan hanya persoalan tentang apa yang dilakukan seseorang ketika berbelanja di pasar. Ini juga merupakan persoalan tentang siapa yang memiliki sumber daya, siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan arah pembangunan, dan siapa yang menanggung konsekuensi ketika lingkungan rusak.
Ironisnya, mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan sering kali justru paling rentan ketika bencana terjadi. Ketika kekeringan melanda, keluarga berpenghasilan rendah harus menghadapi kenaikan harga air dan kebutuhan pokok. Ketika banjir dan cuaca ekstrem datang, masyarakat yang tinggal di kawasan rentan sering kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan sumber penghasilan.
Sementara itu, mereka yang memiliki sumber daya lebih besar dapat membeli perlindungan, berpindah tempat, atau memperbaiki kerugian dengan lebih mudah. Karena itu, gerakan lingkungan tidak seharusnya dibangun di atas rasa bersalah semata. Masyarakat memang perlu didorong untuk mengurangi sampah, menghemat energi, dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab.
Tetapi tanggung jawab itu harus berjalan berdampingan dengan tuntutan terhadap pemerintah dan perusahaan untuk melakukan perubahan yang jauh lebih besar. Kita membutuhkan kebijakan yang membuat aktivitas dengan dampak lingkungan sangat besar ikut menanggung biaya kerusakan yang ditimbulkannya.
Penggunaan jet pribadi, misalnya, dapat menjadi bagian dari perdebatan mengenai pajak dan regulasi lingkungan yang lebih ketat. Perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran harus menghadapi sanksi yang sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Pengembang dan pelaku industri juga harus tunduk pada aturan lingkungan yang transparan dan dapat ditegakkan.
Menyelamatkan bumi bukan berarti membebaskan individu dari tanggung jawab. Namun tanggung jawab itu harus dibagi secara adil. Tidak masuk akal jika pedagang kecil diperlakukan seolah-olah menjadi ancaman terbesar bagi lingkungan, sementara aktivitas ekonomi dengan dampak jauh lebih besar mendapatkan pengawasan yang jauh lebih lemah.
Kita boleh membawa tas kain. Kita boleh mengurangi penggunaan plastik. Kita boleh mematikan lampu yang tidak diperlukan dan menghemat air. Semua itu tetap berguna. Tetapi jangan sampai kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut membuat kita lupa melihat gambaran yang lebih besar.
Perubahan lingkungan yang nyata membutuhkan lebih dari sekadar konsumen yang merasa bersalah. Kita membutuhkan sistem yang membuat mereka yang memiliki kekuasaan dan menghasilkan dampak terbesar juga memikul tanggung jawab yang sepadan. Sebab menyelamatkan bumi seharusnya bukan hukuman yang hanya dibebankan kepada mereka yang paling sedikit memiliki pilihan.
Redaksi menerima artikel opini dengan panjang cerita minimal 700 kata, dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail redaksibenua@gmail.com disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan profil singkat
