Analisis terbaru mengungkap bahwa satu dari setiap 25 peserta COP30 berasal dari industri fosil—proporsi tertinggi dalam sejarah Konferensi Iklim PBB. Temuan ini menandai semakin melemahnya integritas proses negosiasi iklim, terutama saat para pelaku utama krisis justru mendapat ruang lebih besar dalam perumusan kebijakan global.
Pada hari kelima COP30, sebagai bentuk perlawanan terhadap fenomena tersebut, koalisi KBPO menggelar aksi “Kick Off The Suits” di area konferensi untuk menyoroti masifnya pengaruh lobi fosil yang mengancam upaya dunia membatasi pemanasan global.
“Sangat jelas bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan memberi kekuasaan kepada mereka yang menyebabkannya. Namun setelah tiga dekade dan 30 COP, lebih dari 1.600 pelobi industri fosil berkeliaran di pembicaraan iklim seolah-olah mereka memang pantas berada di sana,” tegas Jax Bongon dari IBON International.
“Ironisnya melihat pengaruh mereka semakin mengakar dari tahun ke tahun, memperolok proses ini dan komunitas yang menanggung dampaknya,” ucapnya
Beberapa hari setelah banjir bandang dan supertopan melanda Filipina, serta di tengah kekeringan, gelombang panas, dan krisis pengungsian di negara-negara selatan, kita justru melihat pihak yang menyebabkan krisis ini diberi panggung untuk mendorong ‘solusi palsu’ demi keuntungan mereka—merusak harapan untuk mengatasi darurat iklim.
COP30 dijanjikan sebagai ‘COP Implementasi,’ namun sampai hari ini gagal memenuhi tuntutan paling dasar: mengeluarkan para perusak besar dari konferensi yang seharusnya menyelesaikan krisis yang mereka ciptakan.”
Baca juga: COP30: Paviliun Indonesia, Ambisi Iklim atau Sekadar Panggung Korporasi?
Fenomena serupa terlihat di Paviliun Indonesia, yang disponsori oleh perusahaan batu bara seperti Adaro, Medco, dan Bayan, serta perusahaan nikel yang beroperasi dengan PLTU captive seperti Harita, IMIP, dan IWIP—banyak di antaranya memiliki rekam jejak panjang perusakan lingkungan dan konflik dengan masyarakat lokal.
“Setiap ruang yang diberikan kepada industri fosil di COP adalah ruang yang direbut dari masa depan kami,” ujar Ginanjar Ariyasuta, Koordinator Climate Rangers.
“Bagaimana orang muda bisa berharap hidup dalam masa depan yang adil, lestari, dan sejahtera jika pelaku krisis justru diberi panggung untuk mengarahkan pembahasan? Kami menuntut proses yang bebas dari konflik kepentingan demi masa depan yang lebih baik bagi semua.”
Sikap delegasi Indonesia yang mempromosikan industri nikel bertenaga batu bara menunjukkan lemahnya komitmen transisi energi Indonesia. Hingga kini, pemerintah masih membangun PLTU baru—bahkan ketika dunia sepakat bahwa batu bara harus dihentikan sebelum 2030.
Alih-alih menghentikan ketergantungan pada energi kotor, Indonesia justru mendorong ekspansi besar-besaran PLTU captive hingga 26 GW untuk memenuhi kebutuhan industri nikel dan smelter, yang ironisnya diklaim sebagai bagian dari industri hijau.
“Pembangunan PLTU baru ini pada akhirnya akan membebani generasi muda, yang harus menanggung dampaknya di masa depan,” pungkasnya.
