B+Ketika Reforma Agraria Masih Tertatih-tatih

• Pemerintah Indonesia menekankan pangan dan energi sebagai program prioritas, namun perlindungan hak masyarakat adat, petani, nelayan, dan kelompok rentan atas tanah dan sumber daya alam masih lemah dan rawan konflik.
• Reforma Agraria, melalui penataan aset dan akses, menjadi fondasi kemandirian bangsa dengan capaian redistribusi tanah 1,6 juta bidang dan pemberdayaan ekonomi lebih dari 496 ribu KK, tetapi ketimpangan tanah dan klaim kawasan hutan masih membatasi kedaulatan petani.
• Penetapan hutan adat dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat melalui regulasi nasional dan partisipasi masyarakat telah mencakup 164 komunitas seluas 345 ribu hektare, tetapi pengakuan hukum penuh masih lambat dan tumpang tindih antar-sektor menimbulkan konflik agraria.
• Gerakan rakyat, seperti DAMARA, menunjukkan bahwa reforma agraria sejati bisa dijalankan dari bawah untuk menjamin keadilan sosial, kedaulatan pangan, dan keberlanjutan ekosistem, tanpa sepenuhnya menunggu kebijakan pemerintah.

Pangan dan Energi menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dan bahkan digembar- gemborkan menjadi program prioritas, sementara perlindungan dan pengakuan hak- hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam (hutan, air dan hasil alam) masih tergantung di langit politik Indonesia. Pangan dan Energi adalah penunjang hidup yang utama. Situasi kompetisi akan berdampak langsung pada hak hidup. Karena saling terhubung dan merupakan hak dasar manusia. Pangan dan energi bukan hanya bicara soal ketersediaan, tapi juga akses, keadilan, dan kesetaraan.