DI TENGAH euforia kemajuan teknologi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini dianggap sebagai tonggak revolusi baru dalam peradaban manusia. Dari industri kreatif, pendidikan, hingga pertahanan negara, AI hadir dengan janji efisiensi, presisi, dan kecepatan yang melampaui kemampuan manusia.
Namun, di balik gemerlapnya inovasi digital ini, muncul ancaman yang jauh lebih kompleks: AI tidak hanya mengubah wajah keamanan nasional dan internasional, tetapi juga menimbulkan risiko baru terhadap keamanan lingkungan global.
Isu ini jarang disadari, sebab selama ini pembicaraan tentang AI cenderung terfokus pada etika, ekonomi, atau keamanan siber. Padahal, AI bekerja di atas fondasi energi yang massif dimana pusat data raksasa (data center), server berkapasitas tinggi, serta rantai pasok perangkat keras yang menuntut sumber daya alam dalam jumlah besar.
Baca juga: Membaca Menjadi Environmentalis Itu Gampang
Setiap kali sistem AI dilatih, ribuan GPU (graphic processing unit) bekerja selama berminggu-minggu, mengonsumsi listrik dan air dalam jumlah tak terbayangkan. Dengan kata lain, setiap algoritma pintar meninggalkan jejak karbon yang tidak kecil.
Seiring meningkatnya ambisi negara-negara besar untuk menguasai teknologi AI, terutama dalam konteks keamanan dan militer, dunia kini memasuki fase baru: perang dingin digital yang tak hanya mempertaruhkan kedaulatan nasional, tetapi juga kelestarian bumi.
Bayangan Ancaman dari Dunia Digital
Kecerdasan buatan sering dipandang sebagai alat strategis dalam politik kekuatan global. Amerika Serikat dan Tiongkok kini terjebak dalam rivalitas untuk mendominasi teknologi AI, baik di bidang militer, pengawasan, maupun ekonomi.
Di balik persaingan ini tersimpan implikasi yang jarang dibicarakan, yaitu perlombaan AI berarti perlombaan konsumsi energi dan eksploitasi sumber daya alam.
Laporan International Energy Agency (IEA) pada 2023 memperkirakan bahwa satu pelatihan model AI besar seperti GPT-4 dapat mengonsumsi energi listrik setara dengan penggunaan tahunan 120 rumah tangga di Eropa.
Sementara itu, data center global yang menopang sistem AI diperkirakan menyumbang hampir 3% dari emisi karbon dunia, angka yang bisa melampaui industri penerbangan jika tren ini terus meningkat.
Ironisnya, AI yang diharapkan membantu manusia menghadapi krisis iklim justru dapat memperburuknya. Di banyak negara, data center dibangun dengan pasokan listrik dari energi fosil karena lebih murah dan stabil.
Baca juga: Tambang Nikel dan Ancaman bagi Surga Laut Raja Ampat
Dalam konteks geopolitik, infrastruktur digital ini menjadi bagian dari strategi nasional, Amerika Serikat membangun supercomputing hubs untuk riset pertahanan, sementara Tiongkok memperluas “jalur sutra digital” dengan investasi besar di Asia dan Afrika.
Namun, di balik semua itu, bumi membayar harganya dengan beban energi, polusi, dan limbah elektronik yang terus menumpuk. Selain aspek energi, penggunaan AI dalam militer juga memperluas spektrum ancaman lingkungan.
Pengembangan drone otonom, sistem pengintaian satelit berbasis AI, dan analisis medan tempur menggunakan sensor canggih menciptakan kebutuhan baru akan logistik digital yang intensif. Dalam skenario perang modern seperti konflik Rusia–Ukraina, AI digunakan untuk mengenali target serangan, menghitung rute misil, hingga menyebarkan disinformasi yang memperpanjang ketegangan global.
Semua ini memperkuat apa yang disebut oleh ilmuwan politik John Herz sebagai security dilemma yaitu upaya memperkuat keamanan justru menciptakan ketidakamanan baru, termasuk bagi bumi yang menopang kehidupan manusia.
Keamanan yang Tak Lagi Hijau
Selama ini, konsep keamanan nasional sering dipahami secara sempit yakni sebatas perlindungan teritorial, stabilitas politik, dan kekuatan militer. Namun, perkembangan AI menggeser makna itu. Keamanan hari ini tidak lagi hanya soal kedaulatan negara, tetapi juga keseimbangan ekologis.
Ketika sistem keamanan bergantung pada teknologi digital yang intensif energi, maka keamanan ekologis menjadi taruhannya. Ambil contoh pengawasan perbatasan berbasis AI. Uni Eropa melalui Frontex telah menggunakan sistem kecerdasan buatan untuk memantau arus migrasi di Laut Tengah.
Walaupun teknologi ini meningkatkan efisiensi, ia juga memperluas penggunaan sensor, server, dan infrastruktur digital yang boros energi. Dalam skala global, kebijakan semacam ini menambah jejak karbon yang ironisnya diabaikan dalam diskursus keamanan.
Baca juga: Menafsir G30S PKI dalam Perspektif Demokrasi Substantif
Selain itu, ketergantungan terhadap teknologi digital menciptakan bentuk kolonialisme baru, yakni kolonialisme data. Negara-negara berkembang menjadi penyedia sumber daya alam dan energi untuk menopang sistem AI negara maju. Litium, kobalt, dan nikel yang merupakan bahan penting untuk chip dan baterai ditambang besar-besaran di wilayah Global South, termasuk Indonesia.
Akibatnya, konflik sumber daya semakin meningkat, hutan rusak, dan komunitas lokal kehilangan ruang hidupnya. Di sinilah letak paradoks besar AI: ia diciptakan untuk efisiensi, tapi justru melahirkan ketimpangan ekologis global.
Dalam perspektif ekonomi politik internasional, ini mencerminkan dependency theory ala Andre Gunder Frank, di mana negara periphery terus menjadi penyokong kebutuhan industri teknologi global. Negara maju mengendalikan arus kapital, data, dan inovasi, sementara negara berkembang menanggung beban ekologis dan sosialnya.
Artinya, keamanan nasional bukan lagi hanya tentang senjata atau militer, tapi juga tentang siapa yang menanggung dampak lingkungan dari revolusi digital ini.
Menuju Tata Kelola AI yang Berkelanjutan
Jika senjata nuklir menjadi simbol ketakutan abad ke-20, maka AI adalah “senjata tak kasat mata” abad ke-21. Bedanya, ancaman nuklir bersifat destruktif instan, sementara ancaman AI bersifat perlahan dan sistemik. Tetapi tidak menutup kemungkinan, jika AI dapat bersifat instan.
Dalam menghadapi gejolak fenomena ini, dunia membutuhkan mekanisme tata kelola global untuk memastikan bahwa perkembangan AI tidak merusak lingkungan dan memperburuk ketimpangan global.
Upaya ke arah itu sebenarnya sudah dimulai. Pada 2021, UNESCO mengeluarkan Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence yaitu dokumen pertama yang secara eksplisit menyoroti dimensi etika dan keberlanjutan dalam pengembangan AI.
Namun, rekomendasi tersebut masih bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum. Negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok tetap melanjutkan kompetisi AI-nya tanpa transparansi lingkungan yang memadai.
Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yakni green governance for AI. Pendekatan ini menekankan bahwa keberlanjutan harus menjadi komponen utama dalam kebijakan AI, bukan tambahan di akhir.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain: membangun AI transparency mechanism, yang mewajibkan perusahaan teknologi melaporkan konsumsi energi dan dampak lingkungannya.
Baca juga: Romantisasi Masyarakat Adat dan Keadilan Ekologis
Selain itu, mengembangkan eco-friendly data center dengan sumber energi terbarukan serta mengintegrasikan prinsip environmental security dalam forum-forum internasional seperti G20, forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan COP (Conference of Parties).
Negara berkembang seperti Indonesia justru bisa memainkan peran penting di sini. Sebagai bagian dari Global South yang kaya sumber daya, Indonesia dapat mendorong pembentukan norma baru dalam tata kelola AI yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mengusung diplomasi hijau digital, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pengarah kebijakan global.
Kecerdasan buatan telah melampaui fungsi teknologinya; ia kini menjadi aktor politik dan ekologis. AI bisa memperkuat pertahanan, tapi juga memperlemah daya tahan bumi. Ketika algoritma dijadikan senjata, dan data menjadi bahan bakar baru, keamanan manusia seharusnya tak lagi diukur dari kekuatan militer, melainkan dari kemampuan menjaga keberlanjutan hidup di planet ini.
Dalam dunia yang saling terhubung, keamanan nasional dan keamanan lingkungan tidak bisa lagi dipisahkan. AI dapat menjadi alat penyelamat yaitu mendeteksi kebakaran hutan, mengelola bencana, atau memantau polusi, tetapi tanpa tata kelola yang etis, ia justru mempercepat kerusakan yang coba ia atasi.
Akhirnya, pertanyaan besar yang harus kita renungkan bukan lagi “seberapa pintar AI bisa dibuat,” tapi “apakah bumi cukup kuat untuk menanggung kepintarannya?” Karena di era ini, mungkin ancaman terbesar bagi keamanan bukan datang dari perang antarnegara, melainkan dari mesin yang kita ciptakan sendiri.
Referensi
Crawford, K. (2021). Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. Yale University Press.
UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris: UNESCO.
Diakses dari: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137
International Energy Agency (IEA). (2023). Electricity consumption and data centres: Global estimates.
Redaksi menerima artikel opini dengan panjang cerita minimal 700 kata, dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail redaksibenua@gmail.com disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan profil singkat.
