- Kalangan organisasi masyarakat sipil menilai, perdagangan karbon alih-alih jadi jalan mitigasi perubahan iklim, sebaliknya, sebagai jalan sesat atasi krisis iklim.
- Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Walhi Nasional, mengatakan, upaya pemerintah mempersiapkan perdagangan karbon, dengan menyampingkan pemulihan perusakan sistematis sosial-ekologis adalah jalan sesat atasi krisis iklim.
- Muhammad Arman, Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan, perdagangan karbon akan merusak hubungan antara masyarakat adat dan hutan yang merupakan ruang hidup mereka.
- Melky Nahar, Koordinator Jatam Nasional juga menilai, perdagangan karbon sebagai upaya mempertahankan dan memperpanjang ekstraktivisme dengan menjaga sikut kapital tetap dikendalikan negara-negara maju atau industrinya.
Indonesia telah mempersiapkan sedemikian rupa kebijakan serta mekanisme perdagangan karbon di Indonesia untuk bisa menemukan standar Internasional terkait kredit karbon. Bahkan, pemerintah berencana akan meluncurkan pasar karbon pada September ini. Perdagangan karbon diklaim sebagai jalan mitigasi perubahan iklim, namun bagi sejumlah organisasi masyarakat sipil perdagangan karbon adalah jalan yang sesat atasi krisis iklim.
“Kami menganggap, perdagangan karbon sebagai jalan sesat dalam mengatasi krisis iklim. Perdagangan karbon hanya menjadi alat untuk mempertahankan ekstraktivisme dan finansialisasi alam, sembari mengenalkan praktik tipuan pemasaran melalui pencitraan palsu dari pemasaran hijau (greenwashing),” kata Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Walhi Nasional pada awal Agustus lalu.
Sudah Berlangganan? Masuk Di Sini
- ✓ Dengan berlangganan kamu mendukung independensi media lokal
- ✓ Akses seluruh berita eksklusif di situs ini
- ✓ Berita kredibel tanpa intervensi
- ✓ Baca nyaman dengan lebih sedikit iklan
Kami menerima metode pembayaran



















Leave a Reply
View Comments