Hambarnya isu laut dan pesisir dalam kampanye pemilu 2024

Ilustrasi Nelayan. (Foto: Pixabay.com)
Ilustrasi Nelayan. (Foto: Pixabay.com)

Oleh: Noir Primadona Purba, Universitas Padjadjaran


Masa kampanye Pemilihan Umum (pemilu) 2024 sudah berlangsung dua bulan lebih. Debat calon presiden dan calon wakil presiden telah berlangsung empat kali.

Sayangnya, isu kelautan dalam kampanye para calon masih jarang diperbincangkan. Selama debat pun, tidak ada calon yang menggaungkan potensi dan isu kelautan di hadapan publik. Gagasan-gagasan mereka kerap mengarah pada pertanian, hutan, dan lingkungan daratan lainnya.

Sesungguhnya nyaris tak ada alasan bagi para kandidat memunggungi laut dalam kampanye mereka. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Puluhan juta masyarakat pesisir bergantung pada laut yang sehat.

Namun, kerusakan dan pencemaran ekosistem laut berada di tahap yang mengkhawatirkan. Perubahan iklim juga mengancam kehidupan 90% spesies laut.

Dua pekan lagi kita akan memilih kandidat presiden-wakil presiden. Kita patut mempertimbangkan gagasan mereka melestarikan laut dan mengembangkan ekonomi biru sebagai salah satu alasan untuk menentukan pilihan.

Bagaimana para kandidat memandang laut?

Hambarnya isu laut dan pesisir dalam kampanye sebenarnya bertolak belakang dengan visi dan misi yang telah dirumuskan para kandidat. Karena minim dibahas, kita tidak mengetahui bagaimana kredibilitas janji-janji mereka untuk melaksanakan program ekonomi biru dan pelestarian laut.

Misalnya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Dalam dokumen visi-misi setebal 148 halaman, pasangan ini banyak memulai sejarah Indonesia melalui fakta penting kelautan.

Dokumen ini juga menjelaskan ekonomi maritim dan kelautan secara eksplisit dalam misi kedua. Mereka berfokus pada peningkatan ekonomi, infrastruktur, riset, dan peraturan.

Dalam misi ketujuh, pasangan Anies-Muhaimin turut menyinggung aspek keamanan maritim termasuk eksploitasi sumber daya alam. Uniknya, wilayah Sumatra dan provinsi di Timur menjadi wilayah yang ditekankan untuk pengembangan keamanan maritim.

Mereka juga sudah menyinggung aspek keadilan ekologis, yakni pengakuan bahwa seluruh mahluk Bumi sebagai satu kesatuan kehidupan—patut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Sayangnya, tidak ada penjelasan yang khusus dalam dokumen maupun kampanye mereka yang membahas soal keadilan di laut dan pesisir.

Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md juga menuliskan secara jelas visi negara maritim di halaman depan dokumennya.

Kandidat ini bahkan menjabarkan sebelas potensi maritim yang dapat dipercepat seperti budi daya perikanan, penangkapan ikan. Mereka juga menjanjikan penanganan pencemaran laut, termasuk yang bersifat lintas batas negara.

Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menjelaskan sejak awal dokumen visi-misi mereka seputar bagaimana tantangan kemaritiman dan potensi yang dimiliki Indonesia. Untuk itu, pasangan ini menekankan penguatan sektor maritim dengan penghiliran produk-produk maritim. Prabowo-Gibran juga berjanji memperkuat diplomasi kemaritiman, peningkatan ekonomi nelayan.

Kandidat bernomor urut 2 ini juga memiliki 17 program prioritas. Sayangnya, pelestarian laut ataupun pengembangan tidak termasuk dalam belasan program itu. Pengelolaan sumber daya laut hanya bagian dari rencana penghiliran sumber daya alam. Berbeda dengan aktivitas pertanian yang memiliki program prioritas tersendiri, yakni penjaminan ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.

Hal yang berbeda dari kedua pasangan lainnya adalah, pasangan Prabowo-Gibran berniat membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pulau-pulau kecil. Sayangnya sejauh ini kita belum terang betul bagaimana rencana pelaksanaannya.

Pekerjaan rumah pasangan terpilih

Luputnya isu laut dan pesisir dalam kampanye membuat publik tidak mengetahui bagaimana evaluasi para kandidat seputar program maritim Presiden Joko Widodo.

Hampir sepuluh tahun lalu, Joko Widodo pada 2014 berkampanye menggaungkan Tol Laut dengan harapan mengembalikan Indonesia menjadi negara maritim. Janji ini sempat menjadi angin segar bagi pembangunan ekonomi biru dan pelestarian laut Indonesia.

Kementerian Kelautan juga memiliki lima program prioritas yaitu penangkapan ikan terukur, perluasan kawasan konservasi, pembangunan pesisir dan laut berkelanjutan, pengawasan sumber daya laut, dan polusi laut termasuk sampah laut.

Sayangnya, sektor kelautan di bawah pemerintahan Jokowi masih memiliki tantangan besar. Sebagai contoh, sumbangan sektor kelautan dan perikanan masih 2,8% dari Produk Domestik Bruto. Sebanyak 17,7 juta penduduk pesisir tergolong masyarakat miskin.

Presiden terpilih memiliki pekerjaan besar mengevaluasi agenda dan memperbaiki kinerja pemerintah, terutama terkait penyelarasan konsep ekonomi biru dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDG))tentang penanganan perubahan iklim (SDG 13) dan ekosistem kelautan (SDG 14) pada 2030.

Dua poin SDGs ini sangat penting karena dapat merangsang pemenuhan tujuan berkelanjutan lainnya seperti tanpa kemiskinan dan kelaparan.
Tanpa pertimbangan SDGs yang cukup, pengembangan ekonomi biru berisiko mengarah pada eksploitasi besar-besaran dan degradasi ekosistem berlangsung sangat cepat.

Indonesia juga memiliki pekerjaan rumah untuk memperluas kawasan konservasi laut hingga 30% dari total luasan laut Indonesia atau sekitar 97,5 juta hektare pada 2045. Ini juga selaras dengan Kerangka Kerja Biodiversitas Global yang turut disepakati Indonesia pada akhir 2022 silam.

Presiden terpilih juga perlu melirik potensi karbon biru, mengingat ekosistem mangrove, karang, dan padang lamun, adalah penyerap dan penyimpan karbon signifikan—sekitar 17% dari penyerapan karbon secara global.

Penyerapan karbon secara alami berguna untuk meredam perubahan iklim. Sayangnya, sejauh ini perbincangan karbon dalam Pemilu 2024 masih berkutat pada pajak karbon dan fungsi hutan.

Hal lainnya adalah energi terbarukan dari laut yang belum digarap Indonesia. Konsep ini telah digaungkan sejak satu dekade lalu namun tidak semua dapat terlaksana.. Padahal, potensi energi terbarukan dari laut sangat besar, mencapai 60 gigawatt atau lebih besar dari proyek listrik andalan pemerintah sebesar 35 gigawatt.

Sekali lagi, para kandidat perlu berinisiatif menggaungkan isu ekonomi biru dan pelestarian laut, serta program kerja mereka kepada publik. Masa kampanye yang tinggal beberapa hari lagi perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Debat juga masih tersisa satu panggung lagi.

Isu kelautan dan pesisir sangat menarik, dan kita tidak boleh kehilangan momentum.The Conversation

 


Noir Primadona Purba, Lecturer and Marine Reseacher, Universitas Padjadjaran

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.